MUARA ENIM — Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Muara Enim, angkat bicara menanggapi jeritan dan keluhan masyarakat terkait buruknya pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Lematang Enim. Berdasarkan catatan kritis dari Pasukan Pemantau Bumi Serasan Sekundang (PPBSS), persoalan air bersih ini telah berlarut-larut selama dua tahun terakhir (2024–2026) tanpa ada solusi konkret.
Hal tersebut ditegaskan Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Muara Enim Endang Saputra bahwa air bersih adalah kebutuhan dasar yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Kami mendukung penuh langkah PPBSS yang mendesak Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk segera melakukan evaluasi total terhadap kinerja Direktur Perumdam Lematang Enim, bahkan mempertimbangkan opsi pencopotan jika tidak mampu membawa perubahan nyata,”tegas Endang, Jum’at (23/10/2026) pada awak media.
Rapor Merah Pelayanan Dua Tahun Terakhir
Persoalan pelayanan PDAM Lematang Enim dinilai sudah masuk dalam tahap kronis. Berbagai keluhan berulang yang dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Muara Enim meliputi:
•Air Mati Berhari-hari: Warga di kawasan Islamic Center, Perumahan Green City, dan Keban Agung sempat mengalami air tidak mengalir mulai dari 3 hingga 10 hari, hingga terpaksa membeli air tangki atau menampung air hujan.
• Infrastruktur Rusak: Alasan klasik mengenai kerusakan panel pompa dan kebocoran pipa 12 inci terus berulang, seperti yang terjadi di wilayah Gelumbang dan Ujan Mas.
• Kualitas Air Buruk: Air yang didistribusikan ke rumah pelanggan, salah satunya di Desa Gunung Megang Dalam, kerap mengalir dalam kondisi keruh dan berwarna kecokelatan.
• Krisis Informasi: Manajemen PDAM dinilai lamban dan tidak terbuka dalam menyampaikan informasi gangguan, sehingga masyarakat tidak sempat melakukan persiapan.
Pemuda Muhammadiyah: Jangan Jadikan Kemarau Alasan Klasik
Menanggapi pembelaan pihak manajemen yang kerap mengambinghitamkan musim kemarau dan penurunan debit Sungai Lematang serta Sungai Enim, Pemuda Muhammadiyah menilai hal tersebut menunjukkan lemahnya sistem mitigasi.
“Penurunan debit sungai akibat kemarau memang faktor alam, tetapi ketahanan sistem pelayanan, pemeliharaan preventif terhadap pompa, serta kesiapan suku cadang adalah tanggung jawab manajemen. Masyarakat membayar kewajiban mereka, jadi mereka berhak atas pelayanan yang layak dan informasi yang transparan,” tegas Endang Saputra.
Dukung 5 Tuntutan PPBSS untuk Evaluasi Direktur
Sebagai bentuk pengawasan sosial, Pemuda Muhammadiyah menyuarakan dukungan terhadap lima tuntutan utama yang dilayangkan oleh PPBSS kepada Pemkab Muara Enim dan manajemen Perumdam Lematang Enim:
1. Keterbukaan Informasi: Menyampaikan info resmi berkala terkait gangguan dan estimasi pemulihan.
2. Kepastian Distribusi: Menyusun jadwal aliran air yang realistis bagi pelanggan.
3. Perbaikan Infrastruktur Menyeluruh: Meningkatkan keandalan pompa dan ketahanan sistem air baku.
4. Evaluasi Independen: Menilai kinerja pelayanan dan pengelolaan pengaduan secara transparan.
5. Pertanggungjawaban Kepemimpinan: Mendesak Pemkab Muara Enim mencopot Direktur Perumdam jika evaluasi objektif membuktikan kepemimpinannya gagal mencapai target perbaikan.
“Masyarakat Muara Enim tidak boleh terus-menerus menanggung beban akibat buruknya tata kelola ini. Pemuda Muhammadiyah bersama elemen masyarakat lainnya menyatakan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah konkret dari pemerintah daerah demi kepentingan hajat hidup masyarakat Bumi Serasan Sekundang,”tegas Endang.(red)
