Muara Enim – Guna mendeteksi dini pelanggaran keimigrasian terhadap keberadaan Warga Negara Asing (WNA). Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim menggelar giat forum bersama Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Tingkat Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang dihelat di Hotel Melio Muara Enim, Rabu (18/11/2026).
Penguatan sinergeritas timpora dalam rangka diteksi dini serta pencegahan pelanggaran keimigrasian terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing Kabupaten Pali dan Kabupaten Muara Enim.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim, Ragil mengatakan, Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) bertujuan untuk mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh terhadap keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.
Dimana kegiatan ini mengusung tema “Penguatan Sinergitas TIMPORA dalam Rangka Deteksi Dini serta Pencegahan Pelanggaran Keimigrasian terhadap Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing.
Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan dari 16 instansi terkait sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten PALI.
Rapat koordinasi diawali dengan laporan Ketua Pelaksana sekaligus Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim, Ragil Putra Dewa. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sambutan Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Selatan sekaligus membuka secara resmi kegiatan tersebut.
Selanjutnya, Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian, T. Suryadi Hendra, menyampaikan pemaparan materi terkait pengawasan orang asing sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan seluruh anggota TIMPORA dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian.
Memasuki sesi diskusi dan pertukaran informasi, para peserta menyampaikan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian bersama. Di antaranya potensi tindak pidana transnasional seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), serta penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang melibatkan orang asing. Selain itu, turut dibahas potensi penyalahgunaan perkawinan campuran sebagai modus pelanggaran keimigrasian serta pentingnya pengawasan terhadap tenaga kerja asing (TKA).
Dalam diskusi tersebut, perwakilan Badan Narkotika Nasional (BNN) Muara Enim menyoroti perlunya langkah deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan narkotika oleh orang asing. Sementara itu, perwakilan Pos Pembinaan Daerah Muara Enim mengapresiasi sinergi yang telah terjalin dan mendorong peningkatan koordinasi dalam pertukaran informasi, khususnya terkait keberadaan serta aktivitas tenaga kerja asing di perusahaan-perusahaan.
Forum juga membahas optimalisasi pemanfaatan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), pelaksanaan program Desa Binaan Imigrasi, sosialisasi bahaya keberangkatan ke luar negeri secara nonprosedural, serta pendalaman terhadap permohonan paspor yang terindikasi menggunakan keterangan tidak benar.
Perwakilan Kejaksaan Negeri PALI turut menyoroti pentingnya peningkatan koordinasi pengawasan orang asing di wilayah Kabupaten PALI, termasuk terhadap warga negara asing yang melakukan kegiatan penelitian di kawasan Candi Bumi Ayu. Hal tersebut menjadi perhatian bersama agar setiap aktivitas orang asing dapat memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku serta terpantau melalui koordinasi aktif antarinstansi terkait.
Melalui forum ini, seluruh peserta sepakat bahwa pengawasan orang asing bukan hanya menjadi tanggung jawab Imigrasi, melainkan memerlukan peran aktif seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Pertukaran informasi, komunikasi yang berkelanjutan, serta koordinasi hingga tingkat kewilayahan menjadi faktor penting dalam mewujudkan pengawasan yang efektif dan responsif.
Melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi TIMPORA ini, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim berharap sinergitas antarinstansi semakin kuat sehingga upaya deteksi dini, pencegahan, dan penanganan potensi pelanggaran keimigrasian dapat dilaksanakan secara optimal demi menjaga stabilitas dan keamanan wilayah.
Sementara itu, Kabid Penegakan Hukum dan Patnal Kanwil Sumsel, RA Fatimah mengatakan, salah satu tugas kami dalam rangka menjalankan asas kita Indonesia emas adalah penertiban warga negara asing nah dapat divora ini khususnya dalam rangka menertibkan warga negara asing yang berada di wilayah kabupaten /kota, ini bukan hanya menjadi tugas imigrasi tapi menjadi tugas kita semua gunanya ada untuk pertukaran informasi saling memberi masukan saran yang membangun dan saya harap dan dapat potensi tidak adanya ego sekat-sekat. “Kita adalah satu sama-sama penegak hukum sama-sama ASN sama-sama melaksanakan kebijakan,” tukasnya.(ndi)


