Tok tok.. Akhirnya, RUU Perampasan Aset Disahkan!

JAKARTA – Setelah 18 tahun RUU Perampasan aset akhirnya resmi disahkan menjadi Undang-undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana lainnya. Setelah sah jadi UU ini, nantinya akan ada dua badan baru terkait tata cara perampasan aset.

Apakah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?,” kata Puan Maharani di Rapat Paripurna ke-13, Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026-2027 yang dihelat di Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

“Seruju,” seru apra Anggota wakil rakyat yang hadir.

Puan lalu mengetok palu pengesahan, satu kali: Tok!

“Ya disahkan, nanti ada dua badan baru. Pertama, badan pengelola perampasan aset. Ini kita dorong sebuah badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya. Kenapa? Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest,” kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.

Dalam kesempatan itu, Habiburokhman menjelaskan banyak negara yang membuat badan pengelola hasil rampasan aset secara tersendiri. Badan itu dipisahkan dengan penegak hukum demi hindari konflik kepentingan.

“Di banyak negara, ya lagi-lagi kami tadi melakukan perbandingan dengan internet, di banyak negara sebagian besar dipisahkan. Di Amerika Serikat, di Inggris, di Australia, itu dipisahkan antara badan pelaksana pengelolaan hasil perampasan aset dengan penegak hukumnya yang sudah ada,” jelas dia.

Terkait hal itu, Habiburokhman membeberkan badan kedua bernama Badan Pengawas Perampasan Aset. Badan ini, kata dia, dibentuk untuk mengawasi penerapan RUU Perampasan Aset.

“Yang kedua, pengawas. Badan Pengawas Perampasan Aset. Nah, ini menjawab kekhawatiran dan aspirasi masyarakat. Jangan sampai Undang-Undang Perampasan Aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri,” jelas dia.(*/dtk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *